JAKARTA - Sehubungan dengan adanya pergantian Presiden dan sudah ditetapkannya Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 serta Kepres No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK. Implikasi dari penyesuaian tersebut adalah diperlukan juga revisi RAD-GRK dari setiap provinsi. Kaji ulang RAN dan RAD-GRK yang dilakukan meliputi penyesuaian kebijakan pembangunan baru dalam RPJMN 2015 – 2019, pertimbangan hasil-hasil yang telah dicapai dalam 5 tahun terakhir (2010-2014), serta kaji ulang angka-angka dan baseline yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pokok-pokok kaji ulang RAN dan RAD-GRK diantaranya adalah terkait dengan baseline (data, metode perhitungan, metode proyeksi dan tools yang digunakan), target penurunan emisi GRK per bidang (bidang berbasis lahan, berbasis energi, serta bidang pengelolaan limbah), rencana kegiatan aksi mitigasi yang disesuaikan dengan RPJMN dan RPJMD, koordinasi kelembagaan dan pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan, serta pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam aksi penurunan emisi GRK. Dalam rangka proses revisi RAG-GRK serta sebagai penguatan dan peningkatan kapasitas Pokja Daerah maka Sekretariat RAN-GRK didukung oleh GIZ PAKLIM melaksanakan Workshop Pendampingan Kaji Ulang dan Pengenalan Sistem PEP Online kepada Pokja Daerah pada tanggal 18-20 Oktober 2016 di Batam, Kepulauan Riau.
JAKARTA – In 2015, the new president was elected and subsequently new development planning agenda was set up. The new government had formally established new National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015 – 2019 by Presidential Regulation #2/2015 with new development planning targets, measures and indicators. In addition to the new government, the restructuring of ministries was unavoidable as mandated by Presidential Decree #121/P/2014. With regard to climate actions, the Presidential Regulation No. 61/2011 is urgently required to be adjusted and updated in compliance with new RPJMN including sub-national action plans (RAD GRK). Therefore, measures listed in both RAN and RAD GRK are required to be reviewed and revised. RAN and RAD GRK Review covers the adjustment of new development policies as mandated in RPJMN 2015-2019, the result of past 5 years and the adjustment of predefined baseline in the existing RAN and RAD GRK. Review RAN and RAD GRK covers but not limited to baseline (data, calculation, methodology, projection and tool used), emission reduction target per sector (land based, energy based and waste management), mitigation action in accordance with RPJMN and RPJMD, institutional coordination and share of responsibilities of each stakeholders, and the inclusion of private sector and society in GHG emission reduction. In the framework of review of RAD-GRK as well as strengthening and capacity development of local working group, Secretariat RAN-GRK supported by GIZ PAKLIM held facilitation workshop of RAD-GRK review for provincial working groups and introduction of MER Online from October 18th until 20th, 2016 in Batam, Kepulauan Riau.